sipsep's blog: MAKALAH TINJAUAN KRIMINOLOGIS PENIPUAN BISNIS ONLINE

MAKALAH

TINJAUAN KRIMINOLOGIS

PENIPUAN BISNIS ONLINE

Disusun oleh :

XXXXXXXXXX

NIM : XXXXXX

PROGRAM ILMU HUKUM (S1)

UNIVERSITAS TERBUKA

UPBJJ XXXX

2020

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL ..................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................... ii

1. PENDAHULUAN ....................................................................................... 1

A. LATAR BELAKANG MASALAH ...................................................... 3

B. RUMUSAN MASALAH ...................................................................... 4

2. PEMBAHASAN.......................................................................................... 4

A. Perkembangan White Collar Crime di Indonesia saat ini ...................... 4

B. Upaya Represif White Collar Crime...................................................... 9

C. PENUTUP ................................................................................................... 12

A. SIMPULAN .......................................................................................... 12

B. SARAN ................................................................................................. 12

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Internet di Indonesia dimulai pertama kali pada tahun 1990-an. Masyarakat menggunakan internet pada saat itu masih sangat terbatas, bisanya masyarakat yang berada dikota-kota besar yang menggunakannya. Berbeda dengan sekarang, masyarakat dari segala kalangan dapat menggunakan internet untuk berbagai macam hal. Kalangan tua, muda, sampai anak-anak sekarang mampu menggunakannya untuk kebutuhanya.

Teknologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin berkembang dengan pesat yang memberikan banyak kemudahan bagi umat manusia. Banyak hal dapat dilakukan melalui internet mulai dari berhubungan sosial, bekerja, hingga melakukan bisnis jual beli secara online. Semua itu dilakukan tanpa melakukan kontak langsung dengan orang lain. Bisnis secara online dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa fasilitas seperti situs internet, jejaring sosial, maupun layanan e-banking. Layanan bisnis online ini tertunya berpeluang untuk dijadikan lahan kejahatan atau yang lebih populer dengan istilah cybercrime.

Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi jaringan komputer khusunya internet. Internet yang menghadirkan cyberspace dengan realitas virtualnya menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan. Akan tetapi di balik itu, timbul persoalan berupa kejahatan yang dinamakan cybercrime, baik sistem jaringan komputernya itu sendiri yang menjadi sasaran maupun komputer itu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan. Tentunya jika kita melihat bahwa informasi itu sendiri telah menjadi komoditi maka upaya untuk melindungi aset tersebut sangat diperlukan. Salah satu upaya perlindungan adalah melalui hukum pidana.

Dalam media internet, kejahatan yang sering terjadi adalah penipuan dengan mengatasnamakan bisnis jual beli dengan mengunakan media internet yang menawarkan berbagai macam produk penjualan khususnya handphone dan barang elektronik yang di jual dibawah harga rata-rata. Bisnis online sudah menjadi tren saat ini, akan tetapi membuka cela bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Ada begitu banyak penipuan dalam dunia nyata, namun dalam dunia maya juga tak lepas dari kasus-kasus penipuan. Penipuan tersebut menggunakan modus operandi berupa penjualan berbagai macam barang yang menggiurkan bagi calon pembeli karena harganya yang begitu murah dan jauh dari harga aslinya. Yang pada akhirnya setelah uang dikirimkan, barang yang sudah dipesan tidak di terima.

Demi mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri sendiri, para pelaku melanggar aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Bisnis secara online memang mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya. Penjualan adalah merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Dan manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi, dan dengan kebutuhannya yang tidak terbatas. Hal tersebut menuntut untuk pemenuhan kebutuhan yang semakin bertambah setiap harinya. Berbagai cara dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu cara pemenuhan kebutuhan adalah dengan kegiatan jual beli.

Dengan adanya internet pembeli dapat melihat langsung barang yang diperdagangkan dalam dunia maya, membayarnya dengan transfer bank dan hanya menunggu beberapa saat hingga barang itu tiba. Di zaman ketika internet telah menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat, proses jual beli melalui internet sudah tidak asing lagi. Karena internet bukan hanya konsumsi golongan tertentu saja seperti bertahun-tahun yang lalu, tapi sudah merambah ke masyarakat golongan menengah ke bawah. Proses jual beli melalu internet ini lazim disebut ecommerce atau electronic commerce atau EC, EC pada dasarnya adalah bagian dari electronic business.

E-commerce merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan karena e-commerce memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak yaitu pihak penjual (merchant) dan pihak pembeli (buyer) didalam melakukan transaksi perdagangan sekalipun para pihak berada didua dunia berbeda. Dengan ecommerce setiap transaksi yang dilakukan kedua belah pihak yang terlibat (penjual dan pembeli) tidak memerlukan pertemuan langsung atau tatap muka untuk melakukan negoisasi. Pembeli dengan menggunakan media internet, dimana untuk pemesanan, pengiriman sampai bagaimana system pembayaran dikomunikasikan melalui internet. Keberadaan e-commerce merupakan alternatif bisnis yang cukup menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini.

1.2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengaturan hukum di Indonesia terhadap tindak pidana penipuan dalam jual-beli online?

2. Peraturan apa saja yang menjadi dasar aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana penipuan berupa jual-beli online?

1.3. TUJUAN

1. Untuk mengetahui pengaturan di Indonesia terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli online;

2. Untuk mengetahui peraturan apa saja yang menjadi dasar aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana penipuan berupa jual beli online.

1.4. MANFAAT

Untuk menambah khasanah dan wawasan agar lebih waspada ketika melakukan transaksi jual beli online, karena sangat mungkin terjadi penipuan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Pengaturan Hukum di Indonesia Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual-Beli Online

2.1.1. Pengaturan Tindak Pidana Cybercrime

Sekelumit mengenai kondisi yang terjadi dalam masyarakat ini dapat menimbulkan berbagai issue dalam penyelesaian tindak pidana di bidang teknologi informasi.

Mudahnya seseorang menggunakan identitas apa saja untuk melakukan berbagai jenis transaksi elektronik di mana saja dapat menyulitkan aparat penegak hukum dalam menentukan identitas dan lokasi pelaku yang sebenarnya. Eksistensi alat bukti elektronik dalam system peradilan pidana di Indonesia dan bagaimana alat bukti elektronik tersebut dapat diterima dipersidangan sebagai alat bukti yang sah akan menjadi opic penting dalam beberapa tahun ke depan, terlebih dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi termasuk internet di dalamnya juga memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya atau mungkin hal yang sebaliknya.

Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Perkembangan yang pesat dalam pemanfaatan jasa internet mengundang untuk terjadinya kejahatan. Dengan meningkatnya jumlah permintaan terhadap akses internet, kejahatan terhadap penggunaan teknologi informatika semakin meningkat mengikuti perkembangan dari teknologi itu sendiri. Semakin banyak pihak yang dirugikan atas perbuatan dari pelaku kejahatan cyber tersebut apabila tidak tidak ada ketersediaan hukum yang mengaturnya.

Sebelum diberlakukan UU ITE, aparat hukum menggunakan KUHP dalam menangani kasus-kasus kejahatan dunia cyber. Ketentuan-ketentuan yang terdapatdalam KUHP tentang cybercrime masih bersifat global. Terdapat beberapa hal yang secara khusus diatur dalam KUHP dan disusun berdasarkan tingkat intensitas terjadinya kasus tersebut yaitu :

1. Ketentuan yang berkaitan dengan delik pencurian pada Pasal 362 KUHP;

2. Ketentuan yang berkaitan dengan perusakan/penghancuran barang;

3. terdapat dalam Pasal 406 KUHP;

4. Delik tentang pornografi terdapat dalam Pasal 282 KUHP;

5. Delik tentang penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP;

6. Ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan memasuki atau melintasi wilayah orang lain;

7. Delik tentang penggelapan terdapat dalam Pasal 372 KUHP & 374 KUHP;

8. Kejahatan terhadap ketertiban umum terdapat dalam Pasal 154 KUHP Delik tentang penghinaan terdapat dalam Pasal 311 KUHP;

9. Delik tentang pemalsuan surat terdapat dalam Pasal 263 KUHP;

10. Ketentuan tentang pembocoran rahasia terdapat dalam Pasal 112 KUHP, pasal 113 KUHP, & pasal 114 KUHP;

11. Delik tentang perjudian terdapat dalam Pasal 303 KUHP.

Tindak-tindak pidana yang diatur dalam UU ITE diatur dalam BAB VII tentang perbuatan yang dilarang, perbuatan tersebut dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut :

1. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal, yaitu:

a. Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten illegal yang terdiri dari :

· Kesusilaan terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE;

· Perjudian terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE;

· Penghinaan atau pencemaran nama baik terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE;

· Pemerasan atau pengancaman dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE;

· Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen/penipuan terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE;

· Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE;

· Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi terdapat dalam Pasal 29 UU ITE.

b. Dengan cara apapun melakukan akses illegal pada Pasal 30 UU ITE,

c. Intersepsi illegal terhadainformasi atau dokumen elektronik dan sistem elektronik terdapat dalam Pasal 31 UU ITE.

1. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu:

a. Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (data interference) terdapat dalam Pasal 32 UU ITE,

b. Gangguan terhadap Sistem Elektronik (system interference) terdapat dalam asal 33 UU ITE.

3. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang terdapat dalam Pasal 34 UU ITE,

4. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik terdapat dalam Pasal 34 UU ITE,

5. Tindak pidana tambahan terdapat dalam Pasal 36 UU ITE,

6. Perberatan-perberatan terhadap ancaman pidana dalam Pasal 52 UU ITE.

Dalam Pasal 42 UU ITE diatur bahwa penyidikan terhadap tindak pidana cyber dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana dan ketentuan dalam UU ITE. Maksudnya, semua aturan yang ada dalam KUHAP tetap berlaku sebagai ketentua umum (lex generalis) kecuali yang disimpangi oleh UU ITE sebagai ketentuan yang khusus (lex specialis). Dengan kata lain, ketentuan-ketentuan mengenai penyidikan yang tidak diatur dalam UU ITE tetap diberlakukan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Pengaturan ini juga selaras dengan ketentuan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP yaitu bahwa terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan KUHAP, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undangundang tertentu, sampai ada perubahan dam atau dinyatakan tidak berlaku lagi. UU ITE ialah salah satu contoh dari “ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu” dan ketentuan khusus acara pidana ini tetap berlaku sebelum ditinjau kembali, diubah atau dicabut.

2.2. Peraturan yang Menjadi Dasar Aparat Penegak Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan dalam Jual-Beli Online

Tindak pidana penipuan menggunakan internet termasuk dalam kelompok kejahatan Illegal Contents dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa Computer Related Fraud. Illegal contents adalah merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Dan Computer Related Fraud ini diartikan sebagai kecurangan atau merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain. Sebagai contohnya, penyebaran berita bohong dan penyesatan melalui internet. Hal ini sering kali kita dapati terjadi dalam dunia siber dalam proses jual-beli online. Dimana pihak pembeli sering dirugikan atas tindak perbuatan dari penjual yang berlaku curang yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penjual.

Penipuan secara online pada prinisipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang menjadi perbedaan hanya pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara online dapat diperlakukan sama sebagaimana tindak pidana konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karenapenipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Mengenai illegal konten, yaitu perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik Diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, pasal ini berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Dan diacam dengan sanksi pidana oleh Pasal 45 ayat (2) yang menentukan:

“ Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang, antara lain sebagai berikut :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan ini sangat diperlukan untuk melindungi konsumen yang melakukan transaksi komersial secara elektronik. Perdagangan secara elektronik dapat dilaksanakan dengan mudah dan cepat. Idealnya, transaksi harus didasarkan pada kepercayaan para pihak yang bertransaksi (mutual trust). Kepercayaan ini diasumsikan dapat diperoleh apabila para pihak yang bertransaksi mengenal satu sama yang didasarkan pada pengalaman transaksi terdahulu atau hasil diskusi secara langsung sebelum transaksi dilakukan. Dari segi hukum, para pihak perlu membuat kontrak untuk melindungi kepentingan mereka dan melindungi mereka dari kerugian-kerugian yang mungkin muncul dikemudian hari. Kontrak berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bertransaksi. Selain itu, kontrak ini juga biasanya diakhiri dengan pilihan hukum dan/atau yuridiksi hukum yang dapat diterima olehpara pihak apabila terjadi sengketa atau perselisihan. Hal ini menjadi ketentuan yang sangat penting apabila transaksi tersebut dilakukan oleh para pihak yang berbeda kewarganegaraan.

BAB III

PENUTUP

1.1. SIMPULAN

1. Penipuan secara online pada prinisipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang menjadi perbedaan hanya pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini masih terbatas dalam penggunaan KUHP, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dan hambatan dalam menjerat pelaku tindak kejahatan penipuan.

2. Tindak pidana penipuan ini dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP sebagai tindak pidana penipuan atau Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Atau dapat dijerat berdasarkan kedua pasal itu sekaligus yaitu, 378 KUHP jo dan Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 tentang Penipuan dan atau Kejahatan ITE.

1.2. SARAN

1. Sebaiknya polisi yang menangani kasus-kasus penipuan bisnis online adalah mereka yang sudah menguasai bidang teknologi informasi dan komunikasi atau mereka yang memahami seluk beluk kejahatan cyber. Hal tersebut sangat penting untuk mencegah polisi penerima laporan atau penyidik yang kemudian ditunjuk tidak mengerti dan tidak memahami duduk perkara, untuk tercapainya keadilan hukum dan keamanan dalam masyarakat konvensional maupun masyarakat dalam dunia siber.

2. Bagi masyarakat yang ingin membeli barang melalui internet harus lebih berhati-hati lagi terhadap iklan maupun tawaran yang menggiurkan. Sebelum melakukan kegiatan jual-beli, sebaiknya dicek terlebih dahulu keabsahan dari situs tersebut agar terhindar dari kasus penipuan.

3. Untuk dapat memaksimalkan aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana cybercrime, perlu adanya undang-undang yang khusus mengatur tentang cybercrime. Diberlakukannya sertifikasi bagi para pelaku usaha seperti yang tertuang dalam UU ITE pasal 10 ayat (1) bahwa setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan, hal ini mengingat begitu mudahnya seseorang / penjual melakukan kecurangan dalam transaksi jual beli online sehingga banyak pembeli yang tertipu.